loading…
Berbagai tantangan mendasar dalam penyusunan dan implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi sorotan banyak pihak. Dalam diskusi yang diadakan oleh Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, isu ini semakin menarik perhatian publik dan pemerintah.
Kepala Public Policy Unit ILUNI FEB UI, Rizki Nauli Siregar, menegaskan pentingnya APBN sebagai amanah yang harus dikelola secara adil. Ia mengingatkan bahwa anggaran negara harus mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang beragam.
Dalam konteks ini, APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur pendapatan dan belanja, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintah untuk menggunakan anggaran secara bijaksana dan tepat sasaran.
Pentingnya Kesejahteraan Sosial Dalam Penyusunan APBN 2026
APBN seharusnya menjadi instrumen yang memfasilitasi distribusi kekayaan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Melalui kebijakan anggaran yang tepat, pemerintah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan.
Rizki menegaskan, APBN harus mampu berfungsi secara optimal untuk intervensi sosial dalam situasi krisis. Dalam menghadapi guncangan ekonomi, anggaran yang responsif sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial.
Ia mengungkapkan, tujuan dari APBN seharusnya tidak hanya terfokus pada angka dan statistik, melainkan pada dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil harus selalu mempertimbangkan implikasi sosialnya.
Tantangan Ruang Fiskal dan Pola Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam penyusunan APBN adalah ruang fiskal yang semakin terhimpit. Ketergantungan pada sejumlah sumber pendapatan membuat negara rentan terhadap risiko ekonomi global.
Alih-alih memperluas ruang fiskal, banyak kebijakan yang justru berpotensi mengurangi kapasitas daerah. Hal ini menyoroti pentingnya desain kebijakan yang inklusif dan berorientasi daerah dalam pembangunan ekonomi.
Rizki juga menekankan perlunya inovasi dalam penciptaan pendapatan daerah. Kebijakan yang mendorong investasi lokal dan memberikan insentif kepada daerah dapat membuka peluang lebih besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
Peran Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Nasional
Ruang gerak daerah dalam kebijakan ekonomi sangat krusial untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah pusat perlu memberikan lebih banyak kebebasan kepada daerah untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
Dengan memberikan otonomi yang lebih besar, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini penting untuk mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada hidup mereka.
Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting. Sinergi dalam perumusan kebijakan akan meningkatkan efektivitas program yang dijalankan.
