Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti perlunya percepatan penyerapan dana pemerintah yang berjumlah Rp25 triliun, yang saat ini terparkir di salah satu bank nasional. Penyerapan ini baru mencapai sekitar 40%, atau Rp10 triliun, dinilai belum mengoptimalkan fungsi dana tersebut untuk mendukung sektor riil.
Purbaya mengungkapkan keprihatinannya dan berencana melakukan inspeksi langsung ke kantor bank untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif. Ia menegaskan pentingnya penyaluran dana pemerintah agar bisa meningkatkan likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air.
Dalam kesempatan ini, Purbaya menyatakan bahwa jika permasalahan ini tidak segera teratasi, ia akan mempertimbangkan untuk mengalihkan dana tersebut ke institusi lain. Keberlanjutan rencana ini sangat bergantung pada hasil inspeksinya nantinya di bank yang bersangkutan.
Rincian Penyerapan Dana Pemerintah yang Belum Optimal
Sampai pertengahan Oktober 2025, serapan dana yang ada menunjukkan angka yang kurang menggembirakan. Purbaya menekankan bahwa pemerintah sudah berharap untuk lebih dari sekadar penyerapan 40% dalam waktu yang telah berlalu.
Realitas ini menunjukkan adanya celah dalam proses penyaluran yang seharusnya dilakukan oleh bank sebagai mitra pemerintah. Ia telah meminta penjelasan dari pihak bank mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk mempercepat penyerapan dana tersebut.
Dalam pertemuan ini, Purbaya juga menggarisbawahi perlunya transparansi dalam penggunaan dana tersebut untuk keperluan yang tepat. Pemerintah berharap sektor riil mendapatkan kucuran dana yang cukup untuk beroperasi dan berkembang.
Rencana Menteri Keuangan untuk Melakukan Inspeksi Langsung
Purbaya mengungkapkan rencananya untuk melakukan inspeksi langsung didampingi oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Inspeksi ini bertujuan untuk melihat lebih dekat bagaimana dana tersebut dikelola dan disalurkan oleh bank.
Dia menegaskan bahwa kunjungannya adalah bagian dari tugas pengawasan atas penempatan dana pemerintah. Hal ini untuk memastikan bahwa bank memenuhi janji dan komitmen dalam menyalurkan dana untuk kepentingan publik.
Selain itu, Purbaya menginginkan adanya hasil yang riil dari penyebaran dana tersebut. Dari hasil tersebut, diharapkan bisa terbaca lebih jelas risiko dan kendala yang dihadapi oleh bank dalam menyalurkan dana ke sektor riil.
Tanggapan dari Pihak Bank Terkait Penyaluran Dana
Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menanggapi secara positif rencana Menteri Keuangan untuk melakukan inspeksi. Ia berkomitmen akan mempercepat penyaluran dana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Nixon menjelaskan bahwa bank telah menyiapkan pipeline kredit yang lebih besar dari total dana penempatan, yaitu sebesar Rp27,5 triliun. Ini menunjukkan kesiapan BTN untuk dapat menyalurkan dana yang dibutuhkan oleh sektor riil.
Namun, dia juga mengingatkan bahwa proses penyaluran dana ini memerlukan waktu dan tahapan yang harus dipatuhi. Pihaknya berharap semua pihak dapat berkoordinasi secara efektif agar penyaluran dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.
